dr. Marius Widjajarta, SE (Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia) : JKN akan Menjawab Minimnya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia

Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Semua orang ingin merasa dihargai, ingin dilayani, ingin mendapatkan kedudukan yang sama  di mata masyarakat. Kebutuhan ini adalah wujud dari level kedua Teori Maslow. Akan tetapi sering terdapat dikotomi dalam upaya pelayanan kesehatan di Indonesia. Sudah begitu banyak kasus yang menggambarkan betapa suramnya wajah pelayanan kesehatan di negeri ini. Seolah-olah pelayanan kesehatan yang baik hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki dompet tebal. Sementara orang-orang kurang mampu tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan proporsional. Orang-orang miskin sepertinya tidak boleh sakit.

Sebenarnya apa yang menjadi akar permasalahan minimnya pelayanan kesehatan di Indonesia. Belum lagi tingkat kesehatan masyarakat diperburuk oleh adanya krisis multidimensi, khusus dalam bidang kesehatan antara lain terjadi transisi epidemiologis yang menyebabkan Indonesia mengalami “beban ganda penyakit” atau double burden of diseases, yaitu saat masalah penyakit infeksi belum hilang, sudah muncul masalah penyakit degeneratif misalnya penyakit jantung yang memerlukan biaya besar, sementara dipihak lain, pembiayaan kesehatan masih tetap merupakan masalah yang belum terselesaikan.

Menelisik lebih jauh, Buletin Info Askes menemui dr. Marius Widjajarta, SE, Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI). Bagaimana pandangan Marius yang sudah belasan tahun membantu masyarakat yang terkena permasalahan akan hak dan kewajiban konsumen kesehatan dan penyelenggara kesehatan. Berikut petikan wawancaranya :

Bagaimana Kondisi  Kesehatan di Indonesia ?

Jika kita lihat dari UUD 45 pasal 28 H, kesehatan sebagai hak asasi, lalu pasal 34 H fakir miskin dan orang terlantar kesehatannya wajib di tanggung oleh negara. Turunan dari itu adalah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang seharusnya sudah berlaku efektif 20 Oktober 2009. Pada 2005-2007 ada ke arah SJSN khusus orang miskin, tetapi 2008-2009 diubah lagi oleh Depkes mejadi Jamkesmas dimana Depkes yang berlaku sebagai regulator juga merangkap sebagai operator. Khusus untuk DKI menyelenggarakan sendiri yang dinamai GAKIN.

Hal ini saja sudah terpisah-pisah, padahal UU SJSN mengamanatkan sifatnya nasional. Kalau nasional artinya tidak ada yang berdiri sendiri. Ini adalah cikal bakal dari perpecahan pelayanan kesehatan di Indonesia. Kalau kita lihat dananya, untuk orang miskin perbulan satu orang Rp 5000, yang ditanggung 76,4 juta jiwa, artinya kurang lebih Rp 7,6 triliun. Dari hasil pemantauan YPKKI di 31 propinsi, 2008 akhir tahun sampai awal 2009 hasilnya manajemen Jamkesmas buruk.

Jadi kalau menurut saya, seharusnya program itu sifatnya nasional, bukan regulator merangkap operator. Jadi harus dilaksanakan dengan sistem asuransi yang sesuai dengan UU SJSN. Jadi saya melihat, jangan heran kalau pelayanan kesehatan tidak seperti yang seharusnya. Harusnya setiap manusia Indonesia di Indonesia sebelum sakit itu sudah dijamin.  Dengan kondisi seperti ini, menurut saya pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya untuk orang miskin dan terlantar masih buruk. Saya bisa mengatakan hal ini karena sudah saya pantau sejak 1998. Sejak Indonesia dilanda krisis dan pada 2005-2007 keliatan sudah ada perbaikan, 2008-2009 kembali lagi seperti sebelum 2005. Dananya dana bantuan sosial (bansos), dikelola sendiri oleh Depkes yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UU SJSN.

Lalu bagaimana dengan pelayanan kesehatannya?

Kita sering mendapat berita orang miskin terlantar, fakir miskin orang yang tidak punya identitas siap mati dengan sia-sia. Jika kita mengacu pada UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, misalnya, ada hak untuk mendapatkan informasi yang benar jelas dan jujur. Nyatanya belum contohnya kasus Prita. Untuk mendapatkan informasi yang benar jelas dan jujur ia harus masuk penjara. Harusnya rumah sakit melihat peraturan perundangann yang ada di Indonesia hak pasien/konsumen. Salah satunya informasi yang benar jelas dan jujur.

Turunannya masalah rekam medik, ada Keputusan Menkes pada Maret 2008 yang menyatakan kalau rekam medik milik pasien disimpan di rumah sakit. Rekam medik tidak boleh ditambah, dikurangi dan dihilangkan. Ada lagi hak mendapat jaminan keamanan dan keselamatan, ada dalam UU  Perlindungan Konsumen. Tetapi pasien pelayanan kesehatan di Indonesia juga tidak dapat, seperti kasus bayi hilang yang kini marak. Artinya disini tidak ada jaminan kemananan dan keselamatan. Lalu hak untuk didengar, memilih, dan hak untuk mendapatkan pelayanan yang tidak diskrimartif. Artinya setiap orang baik miskin maupun kaya, dalam pelayanan kesehatan sama, mungkin yang beda akomodasinya. Di Indonesia kebanyakan dipersulit bagi orang miskin, layanannya juga berbeda-beda. Orang miskin yng dijamin pemerintah juga kebanyakan bernasib sama. padahal mereka dibayari oleh pemerintah.

Jadi Akar Permasalahannya?

Yang pertama adalah masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia yang merupakan isu penting pada saat ini dan sangat dirasakan akibatnya oleh masyarakat yaitu disatu pihak biaya kesehatan semakin mahal, pada pihak lain subsidi pemerintah untuk biaya kesehatan sangat kecil.

Selain itu pemerintah harusnya sadar bahwa setiap aktivitas, setiap kegiatan yang berkenaan langsung dengan kepentingan orang banyak harus ada UU nya, ada PP nya, barulah dilaksanakan, karena tanpa itu akan menjadi sebuah cita-cita yang di awang-awang. Seperti yang terjadi sekarang. Sebenernya ini semua tidak sulit, asal ada kemauan. Khusus untuk kesehatan, aturannya belum jelas. Jadi tidak heran jika banyak sekali masalah yang muncul. Karena yang berlaku adalah standar hati nurani. Jika aturannya tidak jelas jangan harap pelayanan kesehatan di Indonesia akan baik. Karena semua harus ada aturan yang jelas. Korbannya kembali rakyat, yang biasanya menjadi objek pasif, bukan lagi subjek yang harus dilayani bahkan ditolong.

Peran Askes, apa yang harus dilakukan untuk peserta dan mitra kerja?

Jadi gini, kalau yang saya pantau dulu ada Askeskin, 2005-2007 itu ada kelemahan pada PT Askes saat itu, yaitu yang namanya asuransi harusnya yang dilayani yang punya kartu saja. Tapi dari pemerintah seluruh penduduk ditanggung. Yang kedua, juga kita lihat tidak ada obat diluar standar DPHO meskipun itu atas persetujun komite medik. Akhirnya ada timbul kasus Bau Bau. Karena biar bagaimanapun mengatur dokter itu susah-susah gampang. Karena terkadang komite medik juga ikut bermain. Jadi jangan harap kalau dikasih peluang seperti itu Askes bisa bangkrut. Lalu yang ketiga, waktu itu programnya juga program kebut-kebutan.

Sebenarnya sangat sayang kalau pemeritah dalam hal ini depkes meninggalkan Askeskin dijadikan Jamkesmas. Regulator merangkap operator, sistemnya atau menajemennya kacau balau. Dananya, Jamkesmas bukan insurance tetapi dari bansos. Artinya bisa ada bisa enggak, tergantung situasi kondisi, tidak pasti. Padahal di UU 45 wajib bagi negara melaksanakan UU yang dibuat. Untuk itu kita harus pertanyakan lagi kepada pemerintah, kalau tidak kembali ke SJSN apa artinya sumpah jabatan yang mereka ucapkan. Jangan membiarkan semua ini berlarut-larut karena dananya tidak main2, 4,6 T.

Kita harus kembali ke asuransi, bukan bantuan sosial. Dengan rumah sakit, Askes juga harus mengembangkan kemitraan yang positif. Adanya keterbukaan antar manajemen, dan rumah sakit juga harus dilakukan kesepakatan tarif sesuai dengan kebaikan peserta.

Askes mengembangkan call center, apa yang seharusnya ada di sana?
Yang pertama harus disosialisasikan, kita harus liat efektivitasnya bagaimana dari jumlah yang menelpon kesana. Jika peserta berapa puluh juta kalau tidak ada yang menghubungi akan percuma. Lalu, harusnya 24 jam, karena orang sakit tidak kenal waktu. Jika dia ada kesulitan hubungan call center. Sebaiknya juga di tulis di kartu peserta. Aspek yang ada di call center juga, semua yang harusnya dibutuhkan peserta, sampai bagaimana cara peserta mendapatkan haknya. Itu harus jelas dan ada monitoring evaluasi khusus, karena itu bisa jadi salah satu cikal bakal mengetahui kepuasan pelanggan.

Apa yang menjadi harapan Anda akan kondisi kesehatan Indonesia?

Pertama kita harus mengganti sistem pelayanan kesehatan dari  bansos ke asuransi, karena kita tidak punya standar-standar yang jelas akan pelayanan kesehatan. Jadi diharapkan dengan asuransi akan mengelola semuanya. Ini sangat penting karena kebanyakan orang yang sakit sudah pasrah, yang penting dia sehat, mau diapakan juga pasrah. Hal ini bisa mengundang banyak kejahatan, atau pemanfaatan. Dengan asuransi, semua bisa terkontrol.

Pembiayaan kesehatan harus diubah, UU nya sudah ada kenapa tidak dilaksanakan. Kalau mau bagus semua aturan dibuat, dilaksanakan dan disosialisasi. Jika SJSN dilakukan saya yakin pelayanan kesehatan di Indonesia bisa seperti apa yang kita cita-citakan. Tidak ada lagi, kasus-kasus yang saat ini ramai diberitakan. []

Published in: on February 11, 2010 at 6:59 am  Leave a Comment  
Tags: , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: http://deeshampoqu.wordpress.com/2010/02/11/dr-marius-widjajarta-se-direktur-yayasan-pemberdayaan-konsumen-kesehatan-indonesia-jkn-akan-menjawab-minimnya-pelayanan-kesehatan-di-indonesia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: