Hazbullah Tabrani (Pakar Kesehatan Masyarakat) : SJSN, Perubahan Fundamental, Mulailah dari Mindset

“Orang Miskin dilarang Sakit”, adalah salah satu judul buku yang dibuat penulis muda Indonesia Eko Prasetyo. Dalam buku ini disebutkan mengapa orang miskin tidak boleh sakit, karena negara tidak bisa memberikan pelayanan dan menjadikan mereka sembuh. Yang ada orang miskin selalu tersandung oleh masalah keuangan, lingkungan sanitasi yang memengaruhi kesehatan bahkan kebutuhan pangan yang mencekik. Dalam buku inipun Eko menyebutkan negara tidak bisa menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar selain kesehatan seperti pendidikan atau kehidupan hari tua yang layak.

Hal ini lebih dirasakan lagi saat  terjadi krisis ekonomi 10 tahun silam yang menelan banyak korban. Korban PHK, kenaikan harga sembako, dan tentunya menaikkan angka jumlah orang miskin di Indonesia. Setelah ditelaah lebih jauh, mengapa sampai berjatuhan banyak korban karena negara kita tidak memiliki jaminan sosial yang kuat bagi seluruh rakyatnya.

Untuk itu kesadaran akan pentingnya ada suatu sistem yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia mulai lahir UU Nomer 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) . Sistem ini sudah dipakai negara-negara maju sehingga sebelum tahun 2004 UU disahkan dibentuk tim SJSN yang akan melakukan studi, kajian akan konsep jaminan sosial ini.

Diharapkan dengan adanya UU SJSN  akan mengurangi resiko permasalahan sosial seperti kesehatan, pendidikan, atau kelayakan hidup di hari tua seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Selain itu jaminan sosial ini bisa dijadikan pegangan saat terjadi akibat krisis ekonomi sosial baik secara nasional maupun global yang mengancam.

Dalam Info Askes edisi bulan lalu dalam rubrik ini Direktur Utama PT Askes (Persero) I Gede Subawa menyatakan kesiapan PT Askes (Persero) mengemban amanat UU ini sebagai Badan Pelaksanana Jaminan Sosial (BPJS). Segala upaya dan persiapan sudah dilakukan dimulai dari management, SDM, dan infrastruktur yang akan mendukung berjalannya program ini. Sebagai BPJS pelaksana jaminan kesehatan PT Askes (Persero) tentu akan bertranformasi menjadi sebuah badan yang dibentuk atas dasar UU SJSN itu sendiri. Bukan dalam bentuk BUMN lagi yang didesain provit oriented. Tentu saja perluasan kepersertaan menjadi seluruh rakyat Indonesia adalah hal yang besar sehingga perubahan besarpun akan dirasakan seluruh elemen dalam PT Askes (Persero).

Namun sesunguhnya perubahan seperti apa yang akan terjadi saat implementasi SJSN ini berjalan. Hal-hal apa yang sesungguhnya secara mendasar perlu dilakukan seluruh elemen bangsa ini pada umumnya dan PT Askes (Persero) pada khususnya. Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu ide utama dari konsep SJSN ini. Bisa kita lihat dari sejarah penerapan sistem jaminan sosial negara-negara yang telah menerapkan, efek, dan tentu saja keyakinan akan keberhasilan program ini. Demi mewujudkan amanat UUD 1945, mensejahterakan kehidupan bangsa.

Berikut adalah wawancara reporter Info Askes Diah Ismawardani dengan pakar kesehatan masyarakat Hazbullah Tabrani yang juga masuk dalam keanggotaan tim SJSN Indonesia. Wawancara dilakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Tahun 2009 mendatang implementasi Jaminan Sosial dilaksanakan, dengan tranformasi empat badan yang diperintahkan UU menjadi BPJS, sebenarnya sejak kapan konsep ini di usung oleh tim SJSN?

Sejak tahun 2002, saat itu pemerintahan Megawati Soekarno Putri dibentuk tim SJSN yang resmi. Namun sebenarnya wacana ini saya kembangkan sejak tahun 2000, saat itu dengan Bapenas saya memulai kajian dan pematangan konsep tentang jaminan kesehatan secara nasional. Lalu tahun 2002 saya masuk tim SJSN dan konsep yang telah dikaji akhirnya dipakai serta dikaji kembali bersama anggota tim yang lain.

Apa yang melandasi pemerintah akhirnya membentuk tim SJSN sebagai implementasi pentingnya suatu jaminan sosial untuk masyarakat Indonesia?

Yang jelas saya memandang ada beberapa faktor yang memengaruhi. Dulu saat terjadi krisis di Indonesia tahun 1998, ada minat negara-negara Uni Eropa membantu negara ini membenahi sistem jaminan sosialnya. Pembicaraan tentang memperkuat jaminan sosial itu berkembang terus sampai terjadi amandemen UUD tahun 2002. Sebelumnya bahkan tahun 2001 ada Tap MPR nomer 10 tahun 2001 yang meminta pemerintah mengkaji sistem jaminan sosial. Karena memang ada bantuan dari Uni Eropa juga.

Namun perlu dicermati jika melihat dari pengalaman sejarah, di negara-negara maju biasanya suatu negara mengembangkan sistem jaminan sosial setelah terjadi krisis. Amerika dulu mengembangkan sistem jaminan sosial tahun 1929 setelah terjadi grade depresion, krisis ekonomi terberat sebelum sekarang. Begitu pula dengan negara lain karena pada saat terjadi krisis maka dirasakan perlu adanya suatu sistem yang menjaga agar tidak berjatuhan banyak korban.

Pada tahun 1998 memang sangat dirasakan dampak yang besar karena negara kita tidak memiliki sistem jaminan sosial. Sehingga berjatuhan banyak korban. Hanya saja kenyataannya saat ini saya melihat cukup lamban pergerakan implementasi SJSN. Setelah disahkan UU-nya tahun 2004, baru belakangan setelah terjadi lagi krisis di dunia, pergerakan implementsi SJSN kembali digaungkan. Ini berbeda dengan negara maju setelah krisis mereka tetap konsisten menjalankan penerapan sistem jaminan sosial ini.

Perlu dipahami sistem jaminan sosial adalah sistem yang bersifat jangka panjang bukan ad-hock. Yang ada sekarang di Indonesia adalah tindakan-tindakan reaktif seperti subsidi langsung, BLT, BOS untuk pos pendidikan, atau Askeskin untuk pos kesehatan. Itu semua sifatnya sementara tidak menjamin sseorang secara sustainable. Tentunya dengan sistem jaminan sosial yang bersifat jangka panjang akan memperkecil bahkan menghilangkan resiko akan ancaman krisis ekonomi. Bukan hanya saat krisis ekonomi, bahkan seluruh rakyat tanpa pengecualian akan terjamin hidupnya baik setelah ia pensiun, saat ia sakit, ataupun kebutuhan pendidikan.

Lalu desakan itu menjadi komitmen nasional, dengan hadirnya Tap MPR tahun 2001, serta ada Amandemen UUD tahun 2002 pada pasal  34 ayat 2. Jelas disebutkan pemerintah negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat.

(bingung dimasukin gag ya….) Jadi menurut Anda komitmen pemerintah cukup lemah bila dilihat dari pergerakan implementasi SJSN ini?

Benar, sangat lemah untuk saat ini. seperti kurang berkesinambungan antara pemerintahan yang satu dengan yang lain. Yang saya rasakan mungkin mereka menganggap sistem ini bukan hal utama, padahal ini perintah UUD. Yang kedua mereka tidak paham apa itu jaminan sosial. Yang mereka pahami jaminan sosial itu adalah bantuan untuk orang miskin. Makanya program yang ada sekarang hanya mengurusi orang-orang miskin. Padahal jelas di UUD kesejahteraan itu milik semua rakyat. Bukan hanya orang miskin.

Padahal efeknya dirasakan bagus…

Semua negara yang maju memiliki sistem jaminan sosial. Tidak ada negara maju yang tidak memiliki sistem jaminan sosial. Yang ada mindset yang dimiliki kebanyakan dari kita adalah sistem jaminan sosial baru bisa dilaksanakan bila negara sudah maju. Padahal terbalik. Di manapun di dunia ini, sistem jaminan sosial dikembangkan, baru negara akan maju.Pemahaman orang kita memang sangat kurang. Hal ini disebabkan kebanyakan tidak mau belajar banyak bagaimana negara lain untuk berkembang. Kita harus belajar dari negara lain.

Itulah sebabnya hal pertama yang harus dikembangkan dalam sistem ini, intinya sebetulnya hanya tiga. Yang pertama adalah mengoreksi kesalahan masa lalu tentang badan penyelenggara. Kekeliurannya dulu, badan penyelenggara yang ditunjuk adalah BUMN, yang antara fungsi, rancangan dan tugas dasarnya tidak sesuai dengan konsep kesejahteraan yang ada.

Bila kita analogikan seperti kita ingin membuat pakaian tentunya disesuaikan antara fungsi dan kondisi badan serta mau dipakai ke mana pakaian tersebut. Nah, jaminan sosial itu tujuannya membuat rakyat sejahtera, terhindar dari malapetaka dan resiko ekonomi sosial. Bukan rancangan dengan tujuan berdagang. Tetapi badan yang diperintahkan untuk melaksanakan adalah BUMN, berbentuk perusahaan, yang rancangan awal dibentuk untuk berdagang. Bukan rancangan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah disitu kelirunya. Rakyat bukan objek dagang.

UU SJSN akan mengoreksi kekeliruan dengan membentuk BPJS yang pembentukannya ini berdasarkan UU, bukan dalam bentuk persero yang pembentukkannya dibuat oleh akte notaris. Dalam pasal 5 ayat 1 UU SJSN memang disebutkan badan penyelenggara jaminan sosial dibentuk oleh UU. Bukan dengan akte notaris. Mengapa karena badan penyelengara ini pada akhirnya akan mengurusi seluruh rakyat. Kalau sebuah perusahaan tentu hanya akan melayani pembeli (klien) produk jasa mereka. Sedangkan perintah UU adalah melayani seluruh rakyat. Tidak bisa diurus oleh perusahaan yang tujunnya berdagang (profit oriented) yang didesign bukan  untuk seluruh rakyat.

Yang kedua esensinya adalah membuat jaminan yan setara dan merata bagi seluruh penduduk. Terlepas dia pegawai negeri, nelayan, petani, tentara, pengusaha jaminan ini harus secara adil dijalankan. Yang ada selama ini jamnan sosial hanya dirasakan segelintir orang. Lalu apakah mereka yang tidak memiliki jaminan adalah bukan rakyat Indonesia. Konsep itulah yang harus diperbaiki. Karena setiap orang Indonesia memiliki hak yang sama.

Sebagai perumpamaan pegawai negeri punya jaminan pensiun, bagaimana dengan pegawai swasta. Apakah mereka juga memiliki jaminan pensiun. Saat ini tentu tidak. Padahal dana pensiun diperoleh dari APBN notabene adalah uang rakyat. Dengan kata lain apakah dana APBN itu juga bukan uang pegawai swasta yang merupakan rakyat Indonesia. Mengapa mereka tidak memiliki dana pensiun juga.

Esensi ketiga tentu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dan seragam. Jadi jangan harap terkadang tidak semua memuaskan. Seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan, semua orang yang sakit harus mendapatkan pelayanan sampai ia sembuh, produktif dan bisa bekerja. Cukup sampai di situ. Tidak perlu sampai ia harus dirawat di kelas VIP, kelas satu atau berobat keluar negeri.

Dengan begitu setiap orang akan merasa aman. Aman akan jaminan kesehatan, hari tua, ataupun pendidikan. Bila pemenuhan kebutuhan dasar itu dirasakan cukup, tidak akan ada korupsi di Indonesia. Karena setiap individu tidak akan khawatir hidupnya akan sulit. Itu sebabnya di negara-negara maju yang telah menerapkan sistem ini tingkat korupsinya rendah. Buat apa korupsi lagi. Toh jika saya menghadap kesulitan sudah ada yang menjamin, sudah ada yang menanggung biaya. Orang akan bisa lebih jujur jika tidak ada rasa kekhawatiran akan kesulitan hidup. Bila ini bisa terjadi akan sangat indah dan damai negeri ini. Sedangkan keadaan negara kita menjadi keos karena kebutuhan dasar sebagian masyarakat tidak terpenuhi.

Berarti kita akan menghadapi perubahan yang sangat besar…

Benar sekali, perubahan yang sangat fundamental. Tapi ternyata oleh karena sangat besar ini jadi susah ketika menjalaninya. Banyak juga orang yang takut berubah. Memang untuk mencapai yang diharapkan ini butuh waktu sekitr 30 tahunan. Bukan besok langsung bisa berubah. Tetapi kita memandang perubahan positif ini harus segara dimulai dari sekarang. Mau kapan lagi. Selain itu pemahaman secara basic, mendasar harus terus diupayakan.

Memang sebetulnya bagaimana kondisi kesehatan masyarakat kita?

Tak bisa dipungkiri, kompleksitas cukup tinggi dan sangat menyedihkan. Sebagai ukuran kita lihat negara tetangga Malaysia, di sana bila seseorang sakit, sakit apapun, tidak pernah berpikir dari mana saya  mendapatkan uang untuk berobat. Ia pergi ke rumah sakit pemerintah, langsung diobati. Tidak pernah ditolak ataupun dimintai uang muka dahulu sebelum dilayani. Lain hanya dengan Indonesia. Kebanyakan di Indonesia sistemnya ada uang ada pelayanan. Seperti berdagang. Padahal tugas pemerintah bukan berdagang pada rakyat yang sakit. Tugas pemerintah adalah melayani rakyat, tetapi yang terjadi seperti layaknya orang berdagang. Inilah yang harus diubah.

Menurut saya dua pelayanan dasar yaitu kesehatan dan pendidikan masih diperdagangkan pemerintah untuk rakyatnya. Mungkin jika untuk penduduk asing tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dengan rakyat sendiri. Ini adalah faktor penyebab kehancuran negeri ini. Di Malaysia orang yang sakit hanya membayar 3 ringgit satu hari, apapun pelayannya, mau operasi, rawat inap, begitu pula dengan obat-obatan. Tidak ada tagihan yang bermacam-macam jenisnya sepeti layaknya di Indonsia. Bayar dokterlah, bayar obat, rawat inap, operasi, di sana semua dijadikan dalam satu pelayanan. Hal ini juga terjadi di Thailand, bahkan negara Srilangka yang notabene lebih miskin dari Indonesia pun dibebaskan biaya.

Hal ini dikarenakan mereka berpikir orang yang sakit adalah adalah orang yang terkena musibah dan harus ditolong. Bukan dijadikan objek bisnis. Bila dilakukan oleh swasta pantas, tetapi jika dilakukan oleh pemerintah rakyat itu sendiri. Padahal tugas pemerintah adalah melindungi dan mensejahterakan rakyat. Kembali pada komitmen UUD. Saat ini fenonema tersebut sudah menjadi hal yang biasa saja, padahal jelas keliru. Pemerintah seperti berdagang pada rakyatnya itu jelas kesalahan besar. Inilah hal yang juga harus kita perbaiki. Masyarakat jangan dijadikan objek berjualan pada saat ia terkena musibah (sakit).

Lalu jika melihat kondisi negara kita apakah bisa akan terwujud kesejahteraan rakyat dengan program SJSN ini?

Kenapa tidak bisa, yang membuat tidak bisa apanya? Hanya komitmen yang bobrok yang bisa menghancurkan semua. Dalam film Psiko, di Inggris pada tahun 1948 mereka mengembangkan konsep yang bernama National Health Service oleh William Beverage. Yang intinya semua orang, ia tidak bilang penduduk, harus mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis. Terlepas ia bangsa apa, suku apa, negara apa penghasilannya berapa, tidak dilihat. Lalu dipertanyakan oleh parlemen saat itu apakah kita mampu menyediakan dana, obat, dokter dan fasilitas penunjang lain. William yang pernah mengikuti perang dunia pun menjawab, bila kita bisa mengumpulkan uang untuk membunuh musuh kita dalam perang yang tentunya membutuhkan uang lebih banyak, mengapa kita tidak bisa mengumpulkan uang untuk menolong rakyat kita.

Tidak ada istilah tidak mampu. Saya bilang, misalnya sekarang ini subsidi BBM begitu banyak hampir 120 triliun, bahkan tadinya sampai 200 triliun. Padahal membuat jaminan kesehatan secara gratis ke semua penduduk hanya membutuhkan biaya 50 triliun. Karena pemerintah menginginkan subsidi BBM, tentu akan terus diusahakan dan ternyata  bisa terwujud subsidi tersebut. Lalu mengapa untuk jaminan kesehatan sulit. Biaya obat dan berobat di rumah sakit sampai kurang. Padahal untuk merawat rakyatnya.  Kasus lain bank Century yang bangkrut karena pimpinannya menyalahgunakan pemakaian uang dengan investasi seenaknya hingga bangkrut, Pemerintah bisa menolong. Sedangkan bila rumah sakit yang tugasnya menolong begitu banyak rakyat sakit kebanyakan tidak berdaya.

Jadi persoalan hanya di mindset dan kemauan saja. Tidak ada istilah tidak bisa.

Jadi menurut Bapak SJSN sudah tepat?

Kalau saya bilang tepat. Tetapi jika ada yang bilang tidak tepat tunjukkan di mana tidak tepatnya. Di mana letak kesalahan konsepnya. Saya juga tidak bilang besok ini akan langsung jadi  seperti sulap.  Tetapi kita harus memulai dari sekarang. Seperti jika kita membangun gedung pasti akan dimulai dari satu batu, dua batu, dan seterusnya hingga menjadi sebuah bangunan. Sekarang desainnya sudah bener atau belum.

Lalu untuk BPJS yang ditugaskan memperluas cakupan kepesertaan  atau sebagai penyelenggara program ini apakah sudah dianggap mampu?

Kita realistis saja empat badan penyelenggara yaitu Asabri, Taspen, Askes, dan Jamsostek adalah badan penyelenggara yang sudah lama dan konsisten menyelenggarakan program jaminan sosial. Namun selama ini hanya untuk sebagian masyarakat saja. Mereka sudah jalan, memiliki cabang di daerah-daerah. UU memberikan perintah untuk memperluas cakupan kepesertaan yaitu seluruh penduduk Indonesia. Spesialisasi di sini yang diutamakan agar ada fokus dalam tiap-tiap poin jaminan. Kita juga mengetahui empat badan ini adalah milik negara. Dan tugas negara adalah memberi kesejahteraan pada seluruh rakyat.

Persoalan mampu tidak mampu bukan pada badannya. Tetapi manusia (SDM) nya yang dipertanyakan. Sekarang jika ada yang merasa tidak mampu harus dicari siapa yang mampu. Saya yakin di  Indonesia pasti ada orang-orang yang mampu untuk mengerjakan tugas ini. Jika tidak mampu dipecah saja negara ini. Presiden saja mampu mengerjakan segala hal, masa hanya untuk jaminan sosial tidak mampu. Tuhan juga telah menciptakan orang-orang yang mampu memecahkan masalah di lingkungan sekitar manusia tersebut. Tetapi ini semua harus dijalankan terlebih dahulu, sebelum kita berbicara mampu atau tidak mampu.

Sebelum Obama terpilih tidak ada yang berpikir orang kulit hitam bisa menjadi presiden Amerika. Toh kita juga mampu mempertahankan bangsa kita sampai 63 tahun. Masa tidak mampu.

Lalu apa yang harus BPJS penuhi untuk menjalanan program ini?

Karena desain jaminan sosial itu nirlaba, yang menjamin seluruh rakyat, maka badan penyelenggaranya bukan lagi BUMN atau  Persero.  Karena BUMN didesain untuk mencari uang. Oleh karena itu badan tersebut harus merupakan suatu badan, tetap masuk ke dalam pemerintahan, tapi pegawainya tidak seperti sistem pegawai negeri, lebih seperti pegawai swasta, akan ada open compettion. Badan ini adalah public entitas, milik seluruh rakyat bukan milik pemerintah pusat atau daerah, yang ditugaskan menjalankan sebaik-baiknya program dan memaksimalkan manfaat untuk pesertanya (rakyat keseluruhan).

Saya kasih contoh seperti pemerintahan provinsi atau kabupaten juga didesain untuk melayani masyarakatnya di wilayah tersebut. Ia bukan perusahaan hanya bedanya pegawainya masih sistem pegawai negeri. Idenya hampir sama, badan ini akan menjadi badan publik milik semua orang yang pemimpinnya dipilih kerena paling fit atau prover. Sama halnya dengan memiih gubernur, siapa yang paling bagus dialah yang akan terpilih.Begitu pula dengan BPJS nanti. Barulah dengan begitu kita bisa memiliki badan yang bagus. Nah, disitulah tantangannya. Apakah bisa SDM dari BPJS berada dalam kondisi fit secara mental, mindset, dan prover. Karena design BPJS adalah persaingan bagi SDM yang bermain di sana. Siapa yang paling fit dialah yang akan dipilih.

Inilah yang biasanya menjadi ketakutan para pemain lama. Oleh karena itu perlunya peningkatan kualitas SDM baik secara mental, mindset dan prover. Dengan begitu akan ada perubahan berarti di negeri ini.

Lalu bagaimana Bapak menilai Askes, peningkatan dan pembenahan seperti apa yang harus ditingkatkan Askes?

Yang jelas mental harus terbentuk terlebih dahulu. Membuang jauh-jauh  mindset yang lama. Di sinilah tantangannya, harus ada perubahan. Sebagaian mungkin sudah ada yang sadar. Dan ini harus diikuti oleh seluruh personil Askes.

Yang kedua, pegawai Askes haru mengetahui bagaimana posisi mereka dalam konsep ini. Karena nantinya akan  ada open compettion dan jika  mereka menginginkan tetap eksis menjadi pelaku BPJS harus dipersiapkan dari sekarang. Dari segi kompetensi, penguasaan lapangan bukan hanya di dalam Askes tetapi juga di masyarakat misalnya mengadapin dokter-dokter di rumah sakit yang sulit berubah mindset-nya, bagaimana cara menghitung dengan tepat biaya-biaya pelayanan di rumah sakit. Karena di sini memerlukan kajian-kajian yang presisi atau akurat.

Kalau teman-teman Askes ingin tetap menjadi juru kunci mulai sekarang harus bisa berubah. Adanya kompetisi akan meningkatkan kualitas. Kita akan terus mencari orang-orang yang siap dan fit untuk menjalankan program ini. Untuk membangun bangsa kita tidak bisa berhenti dan menunggu sampai ada orang yang siap.

Harapan Bapak untuk Askes?

Untuk seluruh personil Askes be open minded. Persiapkan diri sebaik mungkin kalau memang mau terus berperan kunci, dan kenal lingkungan dengan bijak. Jangan hanya mau mengenali lingkungan diri sendiri. Dalam artian tunjukkan kalau memang personil Askes memiliki kemampuan, kompetensi yang layak. Baik dari segi ilmu asuransi, ilmu ekonomi, mengenali lawan atau kawan. Dibandingkan dengan orang lain di luar, pemahaman ini harus bisa dimiliki. Dengan begitu persiapan yang baik akan berbuah tujuan yang positif.

Harapan terhadap pemerintah?

Be consisten, prioritaskan tindakan jangka panjang, jangan hanya melihat jangka pendek saja. Karena jika melihat tindakan jangka pendek, tindakan responsif sekarang kita tidak akan bisa memulai. Kita akan selalu takut untuk berubah menjadi lebih baik. Seperti yang tadi saya sudah bilang, negara-negara lain mengembangkan jaminan sosial setelah ada krisis. Dan setelah mereka mengembangkan jaminan sosial, mereka bisa bertahan melawan krisis. Karena ada sebuah sistem yang menjaga dan melindungi. Jika hanya tindakan responsif tentu pemasalahan yang ada tidak akan selesai. Belajarlah dari negara lain.

Harapan untuk masyarakat ?

Untuk masyarakat jadilah peserta yang baik dan jadilah pengawas atau kontrol sosial yang efektif. Peran media massa di sini juga penting. Kontrol sosial sangat strategis, karena jika tidak ada keadaan  tidak akan bisa berubah. Kita akan selalu terpaku dengan mindset yang keliru yang sudah kita anggap benar dan normal. Padahal belum tentu. Toh semua ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Jangan berdiam diri dan pasrah. Tuhan sudah menciptakan manusia dengan memberikan kekuatan dan akal untuk berubah menjadi lebih baik. Sekarang tinggal manusianya mau atau tidak untuk berubah. []

Published in: on February 1, 2009 at 2:02 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://deeshampoqu.wordpress.com/2009/02/01/hazbullah-tabrani-pakar-kesehatan-masyarakat-sjsn-perubahan-fundamental-mulailah-dari-mindset/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: