Transformasi Menuju SJSN, Perlu Banyak Dukungan

Jaminan kesejahteraan hidup bagi setiap orang adalah hal yang sangat diimpikan. Terlebih bagi masyarakat Indonesia yang rata-rata penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah sebagai penyelenggara negara setidaknya dapat memenuhi amanat undang-undang untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia, terutama dibidang kesehatan dan pendidikan.

Salah satu upaya pemerintah demi mensukseskan amanat rakyat yang tercantum dalam UUD 1945 adalah dengan mengesahkan UU nomer 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Secara singkat adalah program kesejahteraan rakyat dengan pendekatan sistem. Tujuannya untuk menanggulangi resiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun, usia lanjut dan resiko lainnya. SJSN dapat dikatakan sebagai cara (means), sekaligus tujuan (ends) mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip-prinsip kegotong-royongan atau solidaritas antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, serta yang berisiko tinggi dan rendah. Selain itu, kepesertaan wajib dan selektif juga penting, menggunakan asas nirlaba, Keberhati-hatian atau akuntabilitas, Dana Amanat, dan Portabilitas.

Program ini diwujudkan dengan Jaminan Kesehatan (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Adapun mekanisme pelaksanaannya secara umum ditangani oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) sebagai penetap kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan program jaminan sosial. Dewan ini pula yang mengatur penyelenggaraan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti PT. Askes (Persero), PT. Jamsostek, Taspen dan ASABRI.

Untuk itu PT. Askes (Persero) pada khususnya akan bertranformasi menjadi BPJS yang merupakan badan semi pemerintah, dan didirikan harus memenuhi persyaratan UU No 40/2004 tentang SJSN. Dengan begitu pemerintah juga akan menjamin kesehatan keuangan BPJS jikalau merugi. Hal ini diungkapkan Ketua Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Sulastomo dalam wawancara.

“Badan hukum dari persero akan mengalami perubahan menjadi badan hukum pemerintah. Sekarang dewannya baru saja terbentuk,dan mungkin baru ada perubahan BPJS pada tahun 2009. BPJS nanti akan menjadi lembaga non-profit (tanpa harus membayar pajak atau deviden.red) karena UU SJSN menetapkan dana yang dihimpun penyelenggara bukan obyek pajak. Selain itu, dengan ketentuan seluruh rakyat wajib ikut program jaminan sosial, para penyelenggara jaminan sosial akan lebih diuntungkan. BPJS juga secara bertahap menyesuaikan diri dengan ketentuan UU SJSN khususnya yang terkait dengan besarnya iuran dan manfaat, sistem pendanaan, dan mekanisme pemberian pelayanan atau manfaat. “ ujar Sulastomo yang hingga kini menjabat sebagai Pimpinan Umum Harian Umum Pelita.

Implementasi Jaminan Sosial di Indonesia

Sulastomo menjelaskan Indonesia sendiri sudah memulai program jaminan sosialnya sejak ada program Askes, yang dimulai pada tahun 1968 bagi pegawai negeri dan penerima pensiun. Bagi masyarakat umum, tersedia JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), yang terbentuk berdasar UU No 23/1992. Selain itu juga ada Taspen dan Asabri, yang memberi jaminan pensiun dan hari tua kepada PNS dan anggota TNI.

Kemudian ada PT. Jamsostek, yang memberi jaminan kesehatan bagi pekerja, hari tua, kematian, dan kecelakaan kerja. Berbeda dengan PNS dan anggota TNI, pekerja swasta yang menjadi peserta Jamsostek, jaminan pensiun, dan jaminan kesehatan purna tugas, belum dapat diberikan.

Dari kenyataan yang ada, jumlah peserta program jaminan sosial masih sangat terbatas, masih dibawah 20 persen penduduk. Kualitas jaminan juga masih sangat terbatas, mengingat rendahnya iuran, baik dari persentase upah maupun angka nominal. Iuran Jamsostek maupun Askes atau Taspen, hanya sekitar 10 persen upah, dari upah yang jauh lebih rendah dari upah di Malaysia/Singapura. Angka 10 persen itupun sering tidak riil, mengingat pelaporan yang tidak tepat. Penyelenggaraannya, juga masih sangat fragmented, sehingga tidak sesuai dengan hukum the law of large numbers.

Dapat dipahami, selain belum terpenuhinya tingkat kesejahteraan yang diharapkan, sistem jaminan sosial di Indonesia juga belum mampu berperan sebagai instrumen mobilisasi dana untuk membentuk tabungan nasional secara bermakna. SJSN, merupakan upaya pembaruan sistem yang ada, yang harus dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pemberi kerja dan pekerja diluar kemampuannya.

“Sampai saat ini belum bisa dipastikan berapa persen upah yang akan dipotong dengan kata lain ditabungkan untuk dana SJSN ini. Masih tergantung pada ketetapan pemerintah dan BPJS yang telah ditunjuk. Malahan di Malaysia, iuran SJSN-nya ditetapkan sebesar 21 persen, sebesar 12 persen dibayar oleh Pemberi Kerja. Sedangkan untuk Perkeso, iuran adalah 2,3 persen, sebesar 1,7 persen dibayar oleh Pemberi Kerja. Di Singapura, besarnya tabungan wajib adalah sebesar 33 persen gaji/upah, 13 persen merupakan kewajiban Pemberi Kerja. Sisanya, dibayar dari potongan upah atau gaji pekerja, yang kemudian disetor ke BPJS di sana” Ungkap Sulastomo

Sulastomo juga menjelaskan lebih khusus untuk jaminan kesehatan diprediksi pada tahun 2025 semua masyarakat Indonesia telah terakses oleh asuransi kesehatan. Dimulai dari pencapaian tahun 2010 seluruh peserta wajib Askes (PNS, TNI, POLRI) serta seluruh masyarakat miskin sudah terealisasi. Walaupun untuk masyarakat miskin waktu tenggang yang diberikan hingga 2020 (dengan bantuan iuran), tetapi target ini diharapkan sudah berjalan sejak 2010.

Untuk pegawai BUMN dan tenaga kerja formal, tahun 2015 adalah target terealisasinya jaminan kesehatan. Lalu menyusul para tenaga kerja non formal yang diharapkan tercakupi pada 2020. Dengan begitu seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akan terjamin kesehatannya. Khusus untuk peserta wajib Askes, pegawai BUMN, dan tenaga kerja formal iuran diperoleh dari potongan penghasilan sebesar 4 %. Sedangkan untuk pekerja non formal disesuaikan dengan nominal yang disepakati.

Efek SJSN
Selain jaminan sosial ini diterjemahkan sebagai asuransi sosial sistem ini juga merupakan mekanisme mobilisasi dana masyarakat yang sangat bermakna dalam pembentukan tabungan nasional. Tentu pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya kemampuan investasi suatu negara. Sistem ini akan dilaksanakan oleh BPJS yang ditunjuk. Termasuk
PT. Askes (Persero).

Berapa besar peran SJSN dalam perekonomian Indonesia? Sulastomo mengungkapkan, menurut Hatari (alm), seorang aktuaris dan pakar jaminan sosial, pada tahun 1999 memprediksi, bahwa dengan 80 juta peserta program pensiun dan perumahan (hari tua), yang dapat dicapai dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan begitu akumulasi dana dan pengembangannya dapat mencapai lebih Rp1.000 triliun.

Sementara Sulastomo memprediksi, dalam kurun waktu yang sama, apabila jaminan kesehatan dapat mencakup 175 juta peserta, akumulasi dana pertahun dapat mencapai Rp50 triliun. Dengan dana jaminan kesehatan dan peserta sebesar itu, akan membuka peluang kesempatan kerja bagi 788.864 tenaga profesional, yang terdiri dari 35.000 dokter umum, 5.469 dokter spesialis, 7.608 apoteker, 521.111 paramedik, 30.432 asisten apoteker dan lebih 170.000 tenaga administrasi serta puluhan ribu tenaga non-profesional lainnya.


Sulastomo juga menambahkan tenaga kerja itu diperlukan untuk melayani perluasan sarana kesehatan yang harus dibangun serta penyelenggaraan administrasi sistem jaminan sosial kesehatan. Dampak ekonomi itu, belum diperhitungkan dari hasil investasi yang terbuka dari dana jaminan pensiun dan hari tua. Dapat disimpulkan, bahwa pertumbuhan ekonomi akan mendorong tumbuhnya sistem jaminan sosial, sementara sistem jaminan sosial akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, lebih berkeadilan sosial.

“Ini langkah positif dan harus didukung oleh semua pihak. Bila ada kekhawatiran dan terus menerus dikhawatirkan kapan maju bangsa ini. Sekarang sudah tidak zamannya lagi karena kebutuhan kesejahteraan rakyat sangat besar sehingga kini tidak ada negara yang mampu membiayainya.” Tegas Sulastomo. []

Published in: on February 1, 2009 at 2:06 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://deeshampoqu.wordpress.com/2009/02/01/transformasi-menuju-sjsn-perlu-banyak-dukungan/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: