Prof. Emil Salim (Tokoh Lingkungan Hidup Indonesia) : Askes, Ciptakan CSR Life Behaviour untuk Sehat

Prof. Emil Salim (Tokoh Lingkungan Hidup Indonesia) :

Askes, Ciptakan CSR Life Behaviou

r untuk Sehat

Minggu keempat  bulan April  2009 tepatnya antara tanggal 23 hingga 26, sekitar  50 BUMN menggelar pameran di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC) bertajuk Indonesia Handycrft IX 2009. Mereka menunjukkan  mitra-mitranya binaan-nya yang telah mereka bantu melalui Program Kemitraan. Secara hukum BUMN memang dinyatakan memiliki tujuan pendirian yang bukan saja untuk mengejar keuntungan, melainkan juga turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat, yang tercantum dalam Pasal 2 UU Nomor 19/2003. Hal ini membuat BUMN memiliki aktivitas di luar bisnis intinya, yaitu bisnis untuk membimbing dan membantu mereka yang ditetapkan sebagai sasaran program tersebut.

 

Namun dewasa ini, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep baru yang sangat sering disalah pahami. Luasnya cakupan CSR itu membuat banyak pihak skeptis bahwa sebetulnya ada kesepakatan mengenai apa yang dimaksud dengan CSR itu. Definisi yang terlalu banyak kemudian disamakan dengan ”ketiadaan” definisi, dan karenanya CSR bisa ditafsirkan semaunya.  Artikel Alexander Dahlsrud di jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management No. 15 (2008) dengan tegas menyimpulkan bahwa ragam definisi yang kini ada sebenarnya konsisten menyebutkan lima aspek: ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan dan voluntarisme.

 

Untuk itu lebih jauh reporter Buletin Info Askes Diah Ismawardani serta fotografer Ditto Pappilanda berhasil menemui Profesor Emil Salim, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk berbicara lebih jauh tentang konsep dasar CSR dan khususnya yang harus  dilakukan oleh PT Askes (Persero) sebagai BUMN. Seperti apa pula pandangan pria juga pernah menjadi Delegasi Indonesia dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim, tentang pembangunan berkelanjutan yang di usung konsep CSR sesungguhnya. Berikut petikan wawancaranya.

 

Apa yang mendorong perusahaan harus mempunyai CSR?

CSR haruslah benar-benar menjadi cara berbisnis yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek  ekonomi perusahaan sebagai produsen harus beresponsi terhadap masyarakat konsumen, melalui pasar.  Jadi apa yang diproduksi yaitu barang atau jasa  yang dihasilkan oleh produsen mengikuti apa yang diminta oleh konsumen di dalam pasar.  Jadi  produk dan jasa permintaannya tercemin di dalam pasar. Sehingga produsen akan memproduksi pada harga yang diminta oleh pasar.

 

Tetapi kenyataannya pasar tidak menangkap persoalan lingkungan. Karena aspek lingkungan itu tidak masuk pasar. Tidak ada pasar untuk pencemaran, sungai kotor, atau  udara bersih.  Begitu pula soal kemiskinan, permintaan pendidikan , juga permintaan kesehatan bagi masyarakat miskin tidak ada dalam perhitungan pasar. Inilah faktor yang bisa disebut kegagalan pasar menampung isyarat lingkungan dan isyarat sosial. Maka di sini ada ketimpangan di mana  produksi tidak memperhitungkan demand sosial dan demand lingkungan.

 

Perusahaan tidak salah, karena dia merespon terhadap pasar. Sekarang apa yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana beban atau intervensi dari pasar akan sumber daya alam ini,serta  terhadap aspek sosial bisa dikoreksi. Memang  ada pajak, subsidi dan sebagainya. Tetapi itu tidaklah bisa meng-cover semua. Untuk itu tugas perusahaan juga misalnya perusahaan tambang yang masuk ke dalam hutan dan mengeksplorasi sumber daya alam, tentyu aktivitas ini akan  mempunyai dampak sosial  serta  lingkungan di sana, walaupun bukan secara  nasional.

 

Maka sudahlah menjadi kewajiban bagi korporat untuk  menunjukkan responsibilitas dia terhadap keadaan sosial, yang tadi tidak tertampung dalam pasar pasar tadi.  Bisa dikatakan CSR adalah koreksi terhadap intervensi market value tadi. Untuk itu sebaiknya dalam menjalankan perusahaannya,  dengan CSR  perusahaan akan  menanggapi masalah yang tidak bisa ditanggapi oleh pasar tadi, aspek sosial dan lingkungan.

 

Saya punya pengalaman dengan Yulia Estahia, dari Kaltex dia mau mengebor danau yang di dalamnya ada kekayaan minyak. Namun ternyata di dalam danau itu yang ternyata adalah bekas pergeseran tanah di daratan dan lautan terdapat ekosistem. Di dalam ekosistem itu terdapat hewan-hewan langka yang bisa disebut kekayaan bumi Indonesia. Lalu bagaimana caranya minyak tersebut bisa diambil tetapi ekosisten  itu tetap terselamatkan. Hati nurani disini terbelenggu.

 

Maka perusahaan itu saya kasih alternatif untuk mengebor dengan posisi tidak dari atas ke bawah, tetapi dari pinggir danau dengan radius jarak yang cukup jauh, agar ekosistem  tersebut tidak terganggu. Memang akan menimbulkan jarak yang jauh akan mengakibatkan banyak biaya karena harus menggunakan tenaga sedot yang ekstra serta pipa yang lebih panjang. Namun harga itu bisa  disebut sebagai social cost serta  environment cost. Jadi dalam hal ini Kaltex telah membayar social dan environmetn cost untuk menyelamatkan ekosistem di danau tersebut.

 

Kalau semua perusahaan secara mandiri, secara hati nurani berbuat seperti itu, maka tidak perlu ada CSR. Kalau masing2 secara sadar memasukkan biaya sosial dan lingkungan terhadap cost the tournya, kenyataannya tidak demikian. Maka perlu intervensi pemerintah mengeluarkan peraturan agar CSR yang merupakan pajak karena tidak masuk kas negara, tetapi dia merupakan kewajiban dari perusahaan untuk membangun social sekitar yang tidak masuk dalam market demand tadi.

 

Anda melihat perilaku perusahaan di Indonesia sekarang seperti apa?

Belum memenuhi kriteria itu. Bahkan ketentuan-ketentuan  AMDAL  pun belum dilaksanakan. Padahal analisa-analisa mengenai dampak lingkungan adalah analisa untuk mengendalikan dampak buruk yang akan terjadi. Melalui teknologi, manajemen dan sebagainya. Tetapi sangat sering AMDAL  itu dijadikan  dokumen yang tidak digubris. Jadi pemahaman dunia usaha kita tidak terlalu besar.

 

Lalu sesungguhnya apa yang harus dilakukan pemerintah?

Enforstmen. Tetapi kalau enforst yang dipahami dan reaksi dunia usaha kita ini adalah menaikkan cost. Saya bilang betul, tetapi cost naik namun social dan environment cost sebelumnya harus masuk pasar terlebih dahulu. Jika tidak  maka nilainya akan terlalu  rendah. Misalnya perusahaan harus bayar 100. 40 untuk economic cost, 30 social cost, 30 environment cost. Tetapi kenyataannya sekarang perusahaan hanya bayar untuk 40 economic cost, kan lebih murah. Dan jika social dan environment dibayar akan lebih mahal. Namun mahal di sini bisa selamat sosial dan selamat lingkungan.

 

Kita semua tahu  fungsi sosial itu  untuk kepentingan masyarakat juga, serta environment untuk ke generasi kita di masa yang kana datang. Jadi kalau melihat cost untuk generasi sekarang, untuk diri sendiri, tanpa melihat generasi masa depan, sangat menyedihkan.

 

Ada dua sektor lain yang seharusnya berupaya keras juga untuk mengurangi distorsi itu, yaitu selain pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat madani juga harus terus berperan aktif. Sayangnya, di negara-negara berkembang—termasuk Indonesia—kekuatan pemerintah maupun masyarakat madani tidaklah sekuat yang diharapkan. Dengan begitu perusahaanlah  yang memiliki kekuatan terbesar untuk melakukan perubahan.

 

Kalau dunia bisnis benar-benar mau kembali pada nilai-nilai pembangunan berkelanjutan melalui CSR, maka perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik akan benar-benar terjadi. Kalau bisnis ternyata mengabaikannya, maka kondisi dunia akan menjadi semakin buruk. Pilihan untuk bertindak ada pada pundak para pengambil keputusan di perusahaan, apakah mereka memang mau dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atau yang lari darinya.

 

Pembangunan berkelanjutan seperti apa?

Pertama-tama adalah “focusing on humanity and society” , yaitu upaya untuk secara sadar dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas manusia, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun yang mengkonsumsinya produk yang dihasilkan. Degradasi kesehatan, pembodohan, peningkatan ketimpangan dan sebagainya harus dihindari sejauh mungkin. Karena pendirian ini, saya menyatakan misalnya untuk  industri rokok haruslah benar-benar sekuat mungkin mengurangi kandungan racun yang ada di dalamnya, agar dapat dipandang bertanggung jawab.

 

Yang kedua adalah “assuring God given life supporting natural resources are being sustained. Manusia hanyalah mampu untuk mentranformasikan atau mengubah bentuk dari sumber daya alam, bukan menciptakannya. Karena itu, maka sumber daya alam pastilah jumlahnya terbatas—terutama yang bersifat tak terbarukan. Dengan kesadaran ini, maka pilihan-pilihan dalam mengubah bentuk sumber daya alam itu harus benar-benar dipikirkan. Bukan saja untuk kebaikan generasi sekarang, namun juga untuk jaminan ketersediaan sumberdaya alam bagi generasi mendatang.

 

Perusahaan juga harus menganggap generasi cucu kita sebagai pemangku kepentingan. Sesungguhnya, dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, dan juga CSR, kesetaraan antargenerasi atau intergenerational equity sangatlah krusial. Kalau perusahaan tidak bisa menjamin

kesetaraan itu, maka tanggung jawabnya belumlah lengkap.

 

Terakhir, perusahaan benar-benar harus memikirkan “economic development on its broadest

sense: best resource allocation.” Ini mengembalikan kita semua kepada tujuan awal berdirinya perusahaan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dengan melakukan alokasi sumber daya dengan cara terbaik. Dalam hal ini, perusahaan harus memikirkan ulang apakah alokasi sumber daya yang kini dilakukannya adalah benar yang terbaik, ataukah belum. Salah satu hal yang paling mengganggu kemampuan bisnis dalam mengalokasikan sumberdaya secara terbaik adalah distorsi pasar—termasuk pengabaian perhitungan biaya sosial dan lingkungan.

 

Bahwa banyak sekali aktivitas ekonomi yang sebetulnya “menguntungkan” hanya karena seluruh biaya tidak dihitung dengan benar. Dampak sosial dan lingkungan dianggap sebagai eksternalitas dan karenanya aktivitas yang merusak keduanya malahan menjadi murah dan dikonsumsi banyak orang. Ini memberikan sinyal pasar yang salah, yaitu bahwa masyarakat mendukung ketidakpedulian atas dampak negatif operasi perusahaan.

 

Ekstraksi sumber daya alam tak terbarukan seperti energi fosil mengidap masalah ini dengan sangat parah. Bahkan, pada kasus energi fosil ini, bahan mentah hampir dipastikan tidak dihitung harganya. Hanya proses pengembilan, pengolahan dan penyebarannya sajalah yang dihitung. Murahnya energi fosil membuat penyediaan bentuk-bentuk energi terbarukan menjadi sulit berkembang. Kalau mau dianggap bertanggung jawab penuh, perusahaan harus berupaya pula untuk mengurangi distorsi pasar atas harga itu.

 

PKBL BUMN dan Askes sudah tepat?

Tergantung pada fungsinya. Tugas Askes sebagai  Asuransi kesehatan sudah jelas jika seseorang jatuh sakit maka akan ditanggung oleh asuransi itu. Maka program CSR yang bisa dilakukan adalah  menjaga orang agar tidak jatuh sakit. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik, air yang bersih, kampung atau desa yang sehat. Dengan begitu akan mengurangi sebab dari kesakitan, dan tentu saja biaya.

 

Tentunya hal ini selain akan menguntungkan perusahaan juga menguntungan masyarakat. Masyarakat kan jelas tidak mau sakit, tetapi karena lingkungan tidak sehat, air kotor, sampah, lingkungan banjir, maka resiko sakit besar bisa jadi  perusahaan akan merugi. Maka usaha CSR dari Askes bisa diarahkan pada mengusahakan frekuensi penyebab kesakitan berkurang. Tindakan-tindakan promotif, preventif juga bisa dilakukan. Namun pada dasarnya menumbuhkan semacam life behaviour untuk sehat.

 

Ada cerita, saya kemarin baru dari Norwegia, di sana ada dana yang bernama Society Found,  dana hasil dari keuntungan minyak, yang tidak mereka keluarkan  namun di simpan. Tujuannya untuk investasi dan hasilnya untuk mengatasi kedaan seperti resersi. Yang menarik dana ini hanya mau menginvestasi dengan syarat tidak untuk perusahaan alkohol, gula, garam, dan rokok.  Mereka beranggapan ke empat hal itu mengganggu angka mortabilitas masyarakat. Mereka  mau rakyatnya sehat, maka  mereka menolak memberikan investasi pada perusahaan yang memiliki ranah dalam keempat hal tersebut. Maka di Norwegia tidak ada pabrik bir, rokok, gula, atau garam. Dan alhasil di negara tersebut  memiliki usia hidup yang tinggi. Mereka bangun masyarakat supaya hidup sehat dengan investasi, tetapi juga menyelamatkan aspek social dan environment tadi.

 

Memang peran pemerintah sangat besar, namun peran masyarakat juga besar. Sebagai masyarakat harus melakukan kontrol. Masyarakat harus bisa sadar untuk hidup sehat. Jika hidup sehat maka biaya pengobatan akan turun. Untuk itu pendidikan kesehatan ini harus ditingkatkan, menciptakan life behaviour yang sehat. Sehingga makin banyak orang sehat maka derajat kesehatan juga akan naik.

 

Harapan ke depan untuk Askes?
Sakit di tanah air itu sangat mahal. Maka sistem asuransi memang harus ditetapkan dengan sistem subsidi silang. Peran Askes sangat penting sebagai koreksi pasar. Maka harus digalakkan seluruh penduduk kita di Askes-kan. Namun dengan sistem yang sangat baik serta  ada seni dan pengetahuan dalam mengelola dana masyarakat bagi PT Askes (Persero) . Sistem ini juga harus lebih efektif.  Oleh karena itu perluaslah membership serta pelayanan prima. []

 

Published in: on November 4, 2009 at 8:59 am  Leave a Comment  
Tags: , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://deeshampoqu.wordpress.com/2009/11/04/emil-salim-csr-kesehatan/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: