Menembus Waktu Sejarah yang Menandakan, Mengajarkan, dan Membuat Bentukkan

Menembus Waktu

Sejarah yang Menandakan, Mengajarkan, dan Membuat Bentukkan

Sungguh menakjubkan : waktu, datang dalam kedipan, berlalu dalam kedipan, tak ada sebelum dan tak ada sesudah. Lalu kembali menjadi momok yang mengusik ketenangan. Halaman itu terus-menerus dihilangkan dalam pusaran waktu. Dibuang dan dihapus. Tiba-tiba berdenyut lagi dalam ingatan. Dan manusia mengatakan “aku mengingat…” (Nietzche, The Use and Abuse of History)

Mengingat adalah sesuatu hal yang reflek dilakukan manusia selama memori dalam kepala masih terus bekerja menyimpan setiap detik momen yang melintas. Apa yang manusia lihat, rasakan, hirup, melalui panca indera yang masih aktif tentu akan tersimpan ke dalam kapasitas memori kepala yang luar biasa luas melebihi teknologi apapun. Karunia Tuhan yang luar biasa. Maha karya yang tidak tertandingi serta tak terprediksi, namun ada dan nyata.

Kutipan pemikiran Nietzche di atas merupakan penjabaran aktivitas manusia yang alamiah. Dimana waktu yang berlalu tiap detiknya tentu akan begitu saja berlalu serta terlewati. Tergantung apakah kita hendak menyimpan atau memetik momen yang berjalan tersebut dalam memori otak. Namun suatu waktu, manusia akan kembali mengingat apa yang telah terlewati, menoleh kembali, serta merasakan kembali, dan alangkah lebih baik jika mengambil pelajaran dari memori tersebut untuk mendukung “kuliah” kehidupan yang tak berhenti di lekang waktu.

Hal serupa yang kini akan anda lakukan selaku pembaca setia Buletin Info Askes. Dimana kami akan mengajak anda, sejenak berbalik badan untuk melihat bagaimana perjalanan perusahaan yang kini akan memasuki usia yang semakin matang, 41 tahun.  PT Askes (Persero) tentu telah mengalami perjalanan waktu yang tidak sebentar, dengan tidak sedikit pelajaran yang bisa diambil bagi tiap insan yang bersama-sama melewatinya atau yang baru melihat dan mengetahuinya pada detik ini, saat membaca Menembus Waktu.

Periode Sebelum BPDPK

Dalam perkembangannya, jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun program yang berdasarkan Staatregeling (undang-undang) No.1 dan ditetapkan sejak 19 Desember 1934 ini bernuansa sangat diskriminatif. Pemberlakuan jaminan pemeliharaan kesehatan ini hanya berlaku bagi pegawai negeri dan penerima pensiun yang statusnya disamakan dengan orang Eropa. Barulah empat tahun kemudian atas perjuangan kaum politisi Bangsa Indonesia yang duduk dalam Volksraad (parlemen), berdasarkan pada Straatregeling No.110 yang ditetapkan 19 Februari 1938, program ini diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri dan penerima pensiun beserta keluarga.

Tetapi tentu saja dalam pelaksanaannya, karena masih dominannya politik diskriminasi yang dianut pemerintah Belanda, masih saja hak kesehatan yang dimiliki masing-masing pegawai negeri tersebut tidaklah sama. Terutama dalam hal pelayanan kesehatan yang dilakukan di PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan).

Tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri  sipil beserta keluarga tetap dilanjutkan. Dengan sistem restitusi, memang dapat mengatasi hambatan keuangan pegawai negeri sipil, namun ditemukan banyak permasalahan yang diakibatkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah dukungan dana yang disediakan pemerintah sangat sedikit, dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tidak mendukung yang menjadi faktor kedua. Sedangkan faktor ketiga, ternyata  ditemukan bahwa prinsip pokok yang dianut dalam sistem restitusi itu sendiri sebenarnya banyak mengandung kelemahan.

Dari ketiga faktor tersebut, dapat disederhanakan masalah yang muncul setelahnya. Pertama adalah kurang adanya rasa tanggung jawab dari pemakai jasa layanan kesehatan. Lalu sering ditemukan penyelewengan dana, memberatkan anggaran belanja negara, adanya ketidakadilan, tidak ditanggungnya kesehatan para pensiunan, serta masa pergantian klaim yang lama. Sistem yang demikian bertahan hingga akhir tahun 1960.

Maka untuk mengatasi pelbagai masalah tersebut, melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.865/Menkes/60 tanggal 20 Desember 1960, diperkenalkan suatu program pemeliharaan kesehatan yang disebut Jakarta Pilot Project di Jakarta. Program jaminan pemeliharaan kesehatan ini memang berlaku untuk pegawai negeri sipil yang ada di Jakarta, namun pada program ini sudah mencakup para penerima pensiun beserta keluarganya. Sungguh disayangkan, ternyata pada implementasinya, masalah-masalah yang muncul tidak jauh berbeda dengan sistem restitusi yang berlaku awal kemerdekaan silam. Bahkan ditambah dengan terjadi pembengkakkan jumlah penerima pensiun yang harus dilayani.

Oleh karena untuk mengatasi pelbagai masalah yang dihadapi oleh sistem restitusi dan Jakarta Pilot Project, terutama masalah beban anggaran belanja pemerintah, maka dibentuk Panitia Dana Sakit. Hal ini dilakukan mengingat terdapat landasan hukum tepatnya UU No.9 Tahun 1960 yang menyebutkan dalam salah satu pasalnya yaitu Pasal 1 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha kesehatan pemerintah.

Maka bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Menteri Kesehatan yang menjabat saat itu Prof. GA Siwabessy mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan (health insurance) semesta yang saat itu mulai diterapkan dibanyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Dengan membentuk Panitia Dana Sakit yang merupakan cikal bakal pendiri Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan  Kesehatan  (BPDPK).

Periode BPDPK

Akhirnya pada 1968 pemerintah mengeluarkan kebijakkan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1/1968 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Ketika itu pelayanan didasarkan kepada fee for services reimbursement system, yakni BPDPK mengganti biaya kesehatan berdasarkan jumlah pelayanan yang dipakai peserta.

Berbagai perubahan seperti sumber dana, kepesertaan, serta sistem yang diubah ternyata dalam implementasinya masih banyak kendala yang menghambat, terutama di sektor finansial. Walaupun sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan memenuhi asas keadilan, karena diskriminasi pelayanan kesehatan perbedaan pangkat telah tidak ditemukan, namun ternyata besaran dana yang diperoleh dari pemotongan gaji pegawai tidak memenuhi biaya pokok dan operasional yang terjadi saat itu. Belum lagi ditambah hutang yang tersisa dari program Dana Restitusi serta Jakarta Pilot Project.

Untuk mengatasi kesulitan dana ini, BPDPK menerapkan kebijakkan diantaranya, kebijakan dekonsentrasi dana, memantapkan badan pengelola program, memantapkan pola pelayanan yang dimanfaatkan, penyaluran dana ke daerah yang lebih tepat dan jelas, menyempurnakan manajemen program. Upaya-upaya tersebut dinilai cukup berhasil. Tetapi lagi-lagi permasalahan dana memang menjadi kisaran permasalahan dari BPDPK. Jika selama ini penyempurnaan dana program BPDPK lebih diutamakan pada pengaturan penggunaan serta pengawasan yang tersedia saja, maka sejak 1978 penyempurnaan tersebut lebih ditingkatkan pada pengaturan pengelolaan serta pengawasan dana secara keseluruhan.

Begitu pula dengan aspek pelayanan, terhitung di tahun yang sama secara bertahap BPDPK mulai memantapkan pelbagai prinsip pokok pelayanan kesehatan dengan sistem asuransi kesehatan. Dengan efisiensi pemanfaatan pelayanan kesehatan milik pemerintah, penyelenggaraan dengan sistem rujukan, menambah jam pelayanan kesehatan di puskesmas serta pemantapan konsep pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu. Upaya-upaya ini berbuah manis. Tanggapan peserta tidak mengecewakan.

Pada awal tahun 80-an selain juga dilakukan berbagai ujicoba demi meningkatkan kualitas di aspek  pelayanan, maka beberapa kebijakan untuk lebih memantapkan aspek pembiayaan juga banyak dilakukan. Disini mulai diperkenalkan kebijakan pembiayaan dengan sistem kapitasi, rujukan dengan sistem all-in, serta membatasi klaim perorangan. Dengan kebijakan pembiayaan seperti ini, maka terhitung mulai tahun 1980/1981 BPDPK berhasil melakukan penghematan dana. Dapat membayar hutang, serta peningkatan mutu serta jumlah obat yang digunakan.

Selain itu aspek kepesertaan juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Kejelasan peserta dengan meningkatnya jumlah pegawai negeri yang memiliki KTP, serta penerima pensiun. Kesadaran peserta untuk menggunakan haknya juga meningkat, karena semakin ditambah kegiatan penyuluhan peserta, menerbitkan pelbagai buku petunjuk bagi peserta serta kerja sama dengan berbagai media massa. Dari sinilah program-program jaminan pemeliharaan kesehatan diharapkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Lebih Profesional dengan PHB

Untuk meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan program-program jaminan pemeliharaan kesehatan yang selalu dikembangkan dan disempurnakan, maka Keputusan Presiden No.230/1968 diganti dengan Peraturan Pemerintah No.22 dan 23 tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiunan beserta keluarga, status badan penyelenggara inipun diubah. Dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN yaitu Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti. Sejalan dengan perubahan status tersebut, dilakukan perbaikan sistem dan program. Antara lain mulai diterapkan konsep managed care, dengan sistem ini diharapkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya optimal diharapkan terwujud.

Maka dimulailah suatu pengembangan sistem pelayanan kesehatan dengan menerapkan beberapa prinsip, termasuk menghapus klaim perseorangan. Pelayanan puskesmas mempergunakan sistem kapitasi, sedangkan di rumah sakit dengan sistem paket. Ternyata beberapa pengembangan sistem ini lumayan berhasil dalam arti mengurangi berbagai hal negatif, termasuk dapat menghemat dana yang tersedia. Selain itu PHB mulai menggalakkan konsep dokter keluarga (1988), disamping lebih memantapkan konsep wilayah, konsep rujukan, serta konsep daftar plafon harga obat (1987). Harapannya jika konsep ini terselenggara dengan baik, maka perkembangan PHB akan semakin pesat sehingga dapat dikembangkan untuk melayani masyarakat luas.

 

Benar saja, berbagai pengembangan yang mendukung profesionalisme kerja dilakukan. Dimulai dari pengembangan berbagai kebijakan, seperti pembakuan sistem pencatatan dan pelaporan data minimal, standar pelayanan dan tarif rawat inap, standar pelayanan jantung  dan hemodialisa, tarif paket rawat inap di rumah sakit serta  pemantapan dan penerapan daftar dan plafon harga obat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) juga tengah dikembangkan pada periode ini.

Dari segi kepesertaan juga sudah mencakup veteran, perintis kemerdekaan. Bahkan berdasarkan Peraturan Menaker No.1 tahun 1984, PHB menjadi salah satu penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan untuk tenaga kerja (PKTK). Selain itu pada periode ini juga mulai dikembangkan program  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan  Masyarakat seiring dengan munculnya UU yang mengatur tentang perasuransian di Indonesia. Disinilah awal mula perusahaan ini menyelenggarakan program asuransi yang lebih profesional.

 

Perusahaan Perseroan

Sejalan dengan kehendak untuk memperluas bidang gerak PHB, tidak hanya dalam pelayanan kesehatan tetapi juga dalam bidang dana, maka direncanakan untuk mengubah status hukum PHB menjadi Persero. Rancana ini berhasil diwujudkan dengan dikeluarkannya PP No 6 tahun 1992 tanggal 18 Februari 1992.

Dengan perubahan status ini diharapkan terbukanya kesempatan untuk lebih memperluas pelbagai program kerjanya. Sebagai langkah pertama adalah memperluas kepesertaan hingga menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. Dengan memperluas kepesertaan ini maka PT Askes (Persero) secara otomoatis memperluas mitra kerja serta penambahan karyawan. Bahkan pada tahun 1993 PT Askes (Persero) membuat kontrak dengan 148 rumah sakit non pemerintah. Dengan status baru ini, manajemen diharapkan akan lebih mandiri dan pengelolaan keuangan pun akan lebih fleksibel.

 

Hasilnya cukup mencengangkan, dulu PT Askes (Persero) saat memiliki status sebagai BPDPK bisa dikatakan setiap tahunnya mengalami kerugian, kini berbalik keadaannya. Perusahaan ini terus mengalami kenaikan tingkat pendapatan disertai mutu yang berstandar tinggi. Ini terbukti berdasarkan hasil audit pada tahun 2001 PT Askes (Persero) memiliki predikat “sehat sekali” serta predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” secara rutin tiap tahun.

Jumlah peserta sekarela atau Askes komersial pun kian melonjak. Hal ini juga disertai dengan pelayanan yang bermutu dan efisien  karena terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Layanan yang bermutu dan profesional inilah yang selalu menjadi landasan kerja seluruh jajaran PT Askes (Persero). Kualitas pelayanan senantiasa dijaga memlalui Program Operasional Prima serta didukung pula dengan aplikasinya Sistem Manajemen Mutu ISO versi 1999:1994 yang dimutakhirkan dengan ISO 9001:2000. Hasilnya pun terus dipantau memalui survey tingkat kepuasan peserta dan provider secara periodik tiap tahun.

 

Memasuki awal tahun 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomer 1244/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero ) ditunjuk sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin (PJKMM) yang mulai berlaku sejak Januari 2005.  Pada tahun 2006 penyelenggaraan program ini disebut Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Masyarakat Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Askeskin dengan sasaran peserta sebanyak 60 juta jiwa.

Menyongsong SJSN

Penugasan ini kembali berlanjut seiring dengan kemauan politik pemerintah dalam memberlakukan UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Salah satu jaminan yang tercakup dalam SJSN adalah jaminan kesehatan, SJSN akan mempercepat pertambahan jumlah penduduk yang mempunyai asuransi kesehatan karena SJSN kepesertaannya adalah wajib dan akan diterapkan secara bertahap.

 

Penerapan UU SJSN ini ternyata menimbulkan perubahan yang mendasar bagi bisnis  PT Askes (Persero), mengingat pengelolaan asuransi sosial harus terpisah dengan asuransi komersial. Dan pada tahun 2009 ini, PT Askes (Persero) secara resmi memiliki anak perusahaan bernama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang khusus menangani Askes Komersial.

Kini seiring dengan tuntutan yang ada, PT Askes (Persero) terus berupaya sedemikian rupa untuk memenuhi harapan bangsa ini dalam rangka peningkatan derajat pembangunan kesehatan. Sejak tidak menyetor deviden lagi ke negara pada tahun 2007, berbagai peningkatan pelayanan terhadap pelanggan (peserta dan mitra) senantiasa diupayakan. Dan diharapkan penerapan SJSN inilah yang akan menjadi klimaks dari perjalanan panjang perusahaan ini. Pembangunan kesehatan negeri secara menyeluruh, adil, dan bermutu.

Perjalanan panjang yang kita sebut sebagai sejarah inilah yang menandakan, mengajarkan, hingga PT Askes (Persero) memiliki bentukkan yang seperti sekarang kita lihat.[]

Published in: on November 4, 2009 at 9:15 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://deeshampoqu.wordpress.com/2009/11/04/menembus-waktu-sejarah-yang-menandakan-mengajarkan-dan-membuat-bentukkan/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: