Prof. Dr. Iwan Darmansyah, MD (Farmakolog Indonesia) : Askes Berpotensi Besar Mengendalikan Harga Obat

Sakit tak mengenal hari. Setiap saat orang bisa saja jatuh sakit. Pengobatan mutlak diperlukan untuk penyembuhan. Namun, bukan rahasia lagi kalau biaya pengobatan di Indonesia mahal. Termasuk harga obat yang semakin hari semakin melambung tinggi.

Mengapa harga obat di Indonesia lebih mahal daripada di luar negeri? Jawabannya bisa macam-macam. Rantai distribusi obat yang panjang dengan margin keuntungan yang cukup besar di tiap rantai, pengenaan pajak sejak bahan baku dan di setiap rantai distribusi sampai ke konsumendan sebagainya.

Namun masalah obat tidak berhenti sampai di situ saja. Akhir-akhir ini sering didengar adanya penarikan dari peredaran dan pencabutan izin edar obat. Penarikan kembali dari peredaran dan pencabutan izin edar obat ini disebabkan kerana berbagai perbuatan atau tindakan antara lain yang dilakukan oleh produsen, seperti obat yang diproduksi tidak memenuhi standar dan persyaratan mutu dan produksi, penandaan yang tidak sesuai, efek samping yang lebih besar dari manfaatnya.

Peredaran obat palsu di negara-negara berkembang termasuk Indonesia  juga mencapai 25%-50%. Ini berdampak pada menurunnya kepercayaan konsumen terhadap sistem kesehatan di Indonesia. Menurut data International Pharmaceutical Manufacturers Groups (IPMG), masyarakat Indonesia akhirnya beralih untuk berobat ke luar negeri. Salah satu alasannya takut mendapatkan obat palsu.

Namun sebenarnya apakah permasalahan mendasar kelamnya obat-obatan di Indonesia? Ditengah tuntutan masyarakat agar mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau yang salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan obat. Dan seperti apa peran PT Askes (Persero) sebagai perusahaan yang mengelola jaminan kesehatan di Indonesia, ditambah dengan kehadiran Daftar Plafon Harga Obat yang sejak 1987 masih dirasakan benar manfaat dalam pengendalian biaya. Berikut petikan wawancara reporter Info Askes Diah Ismawardani bersama Prof. Dr. Iwan Darmansyah, MD , farmakolog Indonesia yang tidak diragukan keberadaannya di dunia kesehatan Indonesia. Beliau juga merupakan Ketua Tim Ahli Penyusunan DPHO PT Askes (Persero) :

Bagaimana Anda menyikapi fenomena perkembangan obat-obatan di Indonesia saat ini?

Banyak obat yang beredar di Indonesia bermasalah karena tergolong “tidak efektif” sehingga menimbulkan kesulitan pemakaian bila dibiarkan beredar. Jumlah obat seperti ini cenderung bertambah dan dibiarkan menimbulkan konflik antar profesi dan kritik terhadap pengobatan rasional yang digalakkan ilmu kedokteran sendiri melalui evidence-based therapy.
Akibatnya ya tak salah lagi, pengobatan irasional di negara kita telah meluas dan menyebabkan banyak penderita memilih berobat ke negara tetangga karena tidak percaya terhadap pengobatan di Indonesia. Di kubu lain, terdapat produsen obat yang melihatnya justru sebagai sumber keuntungan yang berlimpah melalui pembohongan publik. Obat dianggap komoditas lain seperti lemari es, mobil sehingga ditentukan pasar bebas, dengan akibat harga tidak terjangkau.

Dari mana permasalahan ini di mulai, ya perdagangan bebas. Indonesia membuka seluas-luasnya untuk bisnis obat tanpa regulasi yang ketat. Bisnis farmasi di Indonesia memang menggiurkan. Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar di ASEAN lantaran penduduk Indonesia setengah dari jumlah penduduk ASEAN. Kenyataannya, konsumsi obat di Indonesia jauh lebih rendah di bawah Malaysia, Filipina dan Thailand. Meski demikian, berdasarkan data BPOM kondisi pasar farmasi dari tahun ke tahun meningkat, terutama setelah 2007.

Pada 2007 farmasi Indonesia menghasilkan keuntungan Rp 25,7 triliun. Hingga Juni 2009, setidaknya pasar farmasi Indonesia sudah menghasilkan Rp 32,9 triliun. Artinya terjadi kenaikan Rp 7,2 triliun dalam satu setengah tahun belakangan ini. Bandingkan dengan tahun 2005 ke tahun 2007 yang hanya mengalami kenaikan kurang lebih Rp 2 triliun.

Apakah seharusnya ada strategi dasar untuk menangani permasalahan ini?

Sebagian besar pengambil keputusan di sektor pemerintah sudah lupa atau kurang mengenal tentang apa yang disebut Kebijakan Obat Nasional. Sejak tahun 1970-an WHO dihadapkan pada fenomena di negara berkembang yang situasi obat dan praktek pengobatannya sangat boros, karena menggunakan terlalu banyak obat-obat yang tidak esensial dan malahan tidak efektif. Hal ini terjadi karena banyak obat baru dipasarkan dalam jumlah besar sehingga dokter sulit menilai mana yang benar-benar baik dan mana yang kurang/tidak efektif. Pada waktu itu tidak satu negara pun di dunia memiliki pernyataan tertulis mengenai drug policy. Sekarang, hampir semua negara mempunyai dokumen yang disebut National Drug Policy, kecuali Indonesia. Sayangnya dengan open market economy, pemasaran obat dianggap lebih banyak mempunyai nilai perdagangan daripada nilai sosial-kesehatan, yang merupakan hak rakyat menurut UUD-45 dan GBHN.

Berbagai tindakan di belakang tameng deregulasi selama lebih dari 20 tahun menyebabkan Indonesia mengabaikan Kebijakan Obat Nasional dan menimbulkan masalah besar dalam bidang obat. Deregulasi hanya bisa berjalan baik bila kita sudah mempunyai pengaturan undang-undang obat yang mantap (seperti di negara lain). Melakukan deregulasi dalam suasana tak menentu arahnya akan menciptakan anarki. Deregulasi harus disertai re-regulasi yang lebih efisien.

Perdagangan obat tidak mungkin dilihat dari segi ekonomi saja, karena supply dan demand serta self-regulation oleh industri tidak dapat menciptakan keadilan dan keterjangkauan yang kita idamkan. Menerapkan prinsip ekonomi saja pasti berbenturan dengan fungsi sosial bila dibiarkan pasar mengatur diri sendiri. Keluhan bahwa industri obat paling banyak diatur, memang tidak bisa lain; itupun di Indonesia sudah sangat bebas, malahan lengah, dibandingkan dengan negara ekonomi kuat seperti Australia, EU, Skandinavia dan negara maju lainnya.

Amerika Serikat sekarang justru menduduki contoh yang terlalu liberal. Obat memang komoditi yang sangat berbahaya untuk tidak diatur, karena permasalahan obat menciptakan peluang KKN yang sangat rahasia dan terselubung, dan merugikan rakyat.

Di negara kita kegiatan ini makin semrawut, karena kebijakan persaingan bebas yang dianut pemerintah kita. Padahal badan kontrol kita sangat terbatas. Di negara maju distribusi obat keras terkontrol karena ada sistem kontrol yang memadai. Di negara kita peraturan hanya ada di atas kertas. Obat keras ada dimana-mana malahan di toko obat harganya bisa lebih murah dari harga beli apotek dari distributor resmi.

Kalangan masyarakat sudah sejak lama mengeluhkan harga obat di satu apotek dengan apotek lain yang harganya berbeda. Selain itu, masyarakat tidak pernah tahu bahwa satu jenis obat generik bisa memiliki nama dagang puluhan, bahkan ada yang nama dagangnya lebih dari 100. Oleh karena itu, tanpa campur tangan pemerintah, mustahil masyarakat mendapatkan obat murah atau terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk menjaga jumlah, mutu dan harga obat itu sendiri?

Rasionalisasi Obat Jadi. Negara-negara besar misalnya Norwegia, Australia dan Persemakmuran Inggris lainnya serta banyak negara Uni Eropa (EU) umumnya hanya memiliki beberapa ribu item obat dalam berbagai bentuk sediaan. Bandingkan dengan Indonesia dengan jumlah pabrik farmasi berkisar 200 pabrik dan jumlah yang terdaftar ± 18.000 obat. Fragmentasi antara industri asing dan industri swasta nasional memicu banyaknya jumlah produk sejenis (me-too drugs).

Selain permasalahan administratif dan perbedaan sudut pandang dari regulator terhadap obat-obatan yang boleh didaftarkan atau yang tidak diizinkan, banjir obat-obatan tersebut diperparah melalui jalur obat import atau obat lisensi. Obat import atau lisensi tersebut masuk melalui jalur perusahaan, atau diimport oleh distributor farmasi dengan model maakloon (jasa pembuatan). Beberapa obat import masuk dari negara Arab atau EU adalah obat branded generik, padahal obat tersebut adalah obat biasa tanpa teknologi canggih dan telah banyak diproduksi di Indonesia.

Suburnya pembuangan obat ke Indonesia terkadang menjadi handicap tersendiri bagi kita. Kurangnya informasi akan keberadaan produk dan produsen tersebut di luar negeri membuat kita terus menerima obat sampah tersebut.

Untuk itu diperlukan mutu penilaian obat jadi di Indonesia. Proses pendaftaran obat baru dan obat variasi di Indonesia saat ini telah terkontaminasi dengan keinginan sejumlah industri melakukan perdagangan tidak sehat. Industri selalu mengedepankan masalah investasi dan pemanfaatan tenaga kerja. Sering Indonesia merupakan negara ke 5 di dunia atau negara kedua di ASEAN yang menerima kehadiran obat baru (New Chemical Entity). Pemerintah (Departemen Kesehatan dan BPOM) memang perlu menjamin tersedianya obat yang dibutuhkan masyarakat dan proses pendaftaran memang dilakukan secepat mungkin tetapi tanpa harus mengurangi jaminan atas khasiat, keamanan dan mutu obat.

Dengan masuknya perdagangan global dan harmonisasi dibidang farmasi, peraturan mengenai registrasi perlu segera disempurnakan kembali, sehingga dapat memberikan pertimbangan perlindungan yang optimal pada masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan efficacy and safety dapat mengacu kepada beberapa peraturan di negara lain, misalnya WHO Guidelines, The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA), Food and Drug Administration (FDA), Therapeutic Goods Administration (TGA) dan Current Good Manufacturing Practices (cGMP).

Sesuai dengan suatu kebijakan obat nasional (yang di Indonesia tidak ada (exist)), tujuan utama pendaftaran obat jadi adalah agar obat yang beredar mempunyai khasiat nyata dan aman (safety), berkualitas dan merupakan produk yang dibutuhkan di Indonesia. Hal lain yang perlu dipertimbangkan antara lain ialah ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), dan pengendalian produk yang beredar. Banyaknya obat yang beredar di Indonesia menjadi salah satu pemicu mahalnya harga karena terjadinya perang marketing yang tidak rasional. Mahalnya harga obat meningkatkan belanja kesehatan (drug expenditure) masyarakat yang ikut memicu inflasi negara. Untuk mengatasi banjirnya ”obat-obatan” yang tidak jelas dan terciptanya pasar obat yang sehat, perlu dilakukan kembali rasionalisasi obat yang beredar secara besar-besaran.

Lalu sejauh mana peran DPHO Askes dalam kondisi yang seperti ini?

PT Askes (Persero) dalam hal ini memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan harga, mutu, dan jumlah obat melalui DPHO. Dengan jumlah peserta yang cukup besar maka pasti peserta akan terlindung dari dampak obat, baik dari segi khasiat maupun harga. PT Askes (Persero) akan berperang secara berdagang, karena pabrikan obat yang akan bekerja sama dengan Askes akan ditekan harganya.

Kriteria obat yang bisa masuk dalam DPHO sebenarnya cukup banyak dan memadai, selain aspek kandungan kimia obat, juga banyak lagi kriteria yang harus dipenuhi. Meski begitu ada suatu hal mendasar, yaitu berapa besar manfaat dan efektivitas serta berapa aman obat tersebut bila dikonsumsi oleh masyarakat, dalam artian faktor risiko juga mendapat prioritas.
Dalam menentukan obat ini, perlu dilakukan evaluasi yang sangat ketat sekali, karena suatu obat bila sudah establish tidak akan dipergunakan lagi. Karenanya tidak sembarang obat bisa masuk dalam DPHO. Dengan kata lain obat yang tercantum dalam DPHO bukan obat kacangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya satu jenis obat untuk mengencerkan darah di pembuluh darah yang harganya cukup mahal sekali suntik juga disediakan Askes.

Karenanya kalau ada dokter yang mengatakan obat di luar DPHO lebih baik dari yang ada di DPHO jangan dipercaya, karena saat ini di Indonesia beredar sekitar 18.000 produk obat dari 200 lebih pabrik. Mengingat begitu banyaknya jenis obat yang ada di pasaran, menyebabkan pihak Askes melakukan seleksi yang begitu ketat. Sebab bila tidak, sudah sejak lama Askes gulung tikar seperti beberapa perusahaan asuransi lainnya. []

Prof. Dr. Iwan Darmansyah, MD.

CV:

OFFICIAL POSTS
1959 – now : Practising Medical Doctor
1959 – 1969 : Assistant in Pharmacology, University of Indonesia
1969 – 1973 : Deputy Chairman, Department of Pharmacology
1973 – 1984 : Head, Department of Pharmacology,University of Indonesia.
1983 : Professor in Pharmacology, University of Indonesia
1984 – 1992 : Coordinator Graduate Programme Basic Medical Sciences, University of Indonesia.
1992 – Now : Coordinator Graduate Programme Health Sciences, University of Indonesia
17 Nov 1993 : Head, PUKO, Center for the Study of Drug Efficacy, Faculty of Medicine, University of Indonesia and Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta, Indonesia

MEMBERSHIP AND COMMITTEES
1959 – now : Indonesian Medical Association
1969 – now : Indonesian Pharmacology Society
1991 : Member The Royal Society of Medicine, UK
1979 : Member Clinical Pharmacology Section, IUPHAR
1979 : Member Toxicology Section, IUPHAR
1970 – 1975 : Chairman Working Group on Pesticides, Dept.of Health, Indonesia
1971 – 1975 : Member Drug Evaluation Committee, Department of Health, Indonesia
1976 – now : Chairman Subcommittee on the Evaluation of Drugs for Safety and Efficacy, Department of Health, Indonesia
1972 – 1973 : Expert Member Research Committee, Department of Health
1973 – 1995 : Member W.H.O. Expert Advisory Panel
1975 – 1978 : Chairman Drug Adverse Reaction Monitoring Programme, Indonesia
1981 – now : Vice Chairman Drug Adverse Reaction Monitoring Programme, Indonesia
1978 – now : Consultant for Essential Drugs Revisions, Dept. of Health, Indonesia
1984 – 1987 : Chairman Subsection Clinical Pharmacology for Less Developed Countries, IUPHAR
1989 – 1992 : Chairman Clinical Pharmacology Section of IUPHAR
1989 : Short Term Consultant to SIDA on Pharmaceuticals, Sweden
1989 : Short Term Consultant to DANIDA on Pharmaceuticals, Denmark
1990 : Chairman, Course on Drug Safety and Efficacy Evaluation. 6-9 August, World Trade Centre, Jakarta.
1992 : Clinical Pharmacology Congress, Yokohama. (Chairman of The Clinical Section of IUPHAR)
1993 -1994 : Member Center for Information and Development Studies (CIDES)
1997 : Founder and member Indonesian Toxicology Society
1998 : Member Strategic Planning Committee FKUI.
1 July 1999 : Anggota Kehormatan HIKI (Himpunan Ilmuwan Kosmetika Indonesia)

Published in: on November 4, 2009 at 9:27 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://deeshampoqu.wordpress.com/2009/11/04/prof-dr-iwan-darmansyah-md-farmakolog-indonesia-askes-berpotensi-besar-mengendalikan-harga-obat/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: