Ir. Sayuti Asyathri (Ketua Pamja UU Pelayanan Publik) Pelayanan Kesehatan Paling Dekat Masyarakat

Tuntutan masyarakat atas demokratisasi bentuk-bentuk layanan publik terlihat terus mengejala dan bergulirnya wacana demokrasi. Institusi-institusi layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, pengaman sosial, transportasi, air dll dituntut adanya transparansi, keterlibatan, dan juga pembiayaan yang murah seperti dalam fungsi layanan utama dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini pemerintah serta merta mengejawantahkannya dalam Undang-undang yang di sahkan pertengahan Juni 2009 yaitu UU Pelayanan Publik.

Menurut teori New Public Service, pelayanan publik adalah bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negara.  Teori ini  juga  mengedepankan partisipasi publik, yaitu kebutuhan dari publik sendiri, publik yang menentukan, jadi tidak ada lagi perangkat asumsi negara. Partisipasi diarahkan pada partisipasi, yang tidak hanya pada  formalitas tetapi dia awal.   Teori NPS juga membuka ruang kepada publik melalui dialog antara pemberi dan penerima layanan.  paradigma ini secara bertahap akan mengubah mentalitas. Bahwa fungsi negara lebih pada melayani dan tidak menempatkan masyarakat sebgai klien tetapi lebih sebagai warga negara.

Untuk itu sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik maka di sektor kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yaitu Permenkes No 741/Menkes/PER/VII/ tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Terkait dengan pelayanan publik sektor kesehatan maka daerah dipersyaratkan menetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan dasar tertentu dengan indikator kinerja dan batas waktu pencapaiannya.

PT Askes (Persero) sebagai salah satu perusahaan negara yang mengelola jaminan pemeliharaan kesehatan tentu harus menyesuaikan mengikuti berbagai peraturan perundangan yang ada di negeri ini. Berbagai pelayanan menuju kinerja ekselen juga tak luput dilaksanakan segenap Duta Askes di seluruh Indonesia. Namun sesungguhnya apa sesungguhnya makna dari UU Pelayanan Publik ini, sehingga sebagai salah satu lembaga yang melakukan aktivitas pelayanan kesehatan pada masyarakat, PT Askes (Persero) dapat memberikan pelayanan yang sesungguhnya didambakan oleh peserta Askes pada umumnya. Reporter Info Askes Diah Ismawardani menemui Ketua Pamja RUU Pelayanan Publik Ir. Sayuti Asyathri untuk menilik lebih dalam UU Pelayanan Publik ini. berikut petukan wawancaranya.

Sebenarnya apa filosofi yang mendasari dibentuknya UU ini?
UU ini dibuat atas dasar bahwa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara setiap tindakan warga negara, harus ada asa legalnya, harus ada kerangka legal, ada dasar hukum. Karena konsistusi kita adalah negara hukum. Jadi selama ini, pelayanan publik di Indonesia ini merupakan anak yatim. Tidak ada penanggung jawab terhadap pelayanan publik. Padahal negara ini didirikan untuk melayani publik, masyarakatnya, dan asas penting, reason gate atau alasan kehadiran negara adalah untuk melayani publik. Tetapi sejak kita merdeka sampai disahkannya UU Pelayanan Publik ini kita tidak punya asas legal, dasar hukum, yang menjadi acuan bagi para pelayan publik untuk melayani masyarakat. Namun bisa dibilang kasarnya secara filosofis kita membangunan negara ini tidak secara sungguh-sungguh. Dilihat secara konsepsi atau relasi antara negara dan warga negara itu sendiri.  Sehingga hal-hal penting seperti itu belum ditegakkan.

Komisi II DPR RI pada tahun 2006 sebelumnya telah mengesahkan UU Administrasi kependudukan, Dan UU itu juga menegaskan bahwa setelah 61 tahun baru kita punya asas legal yang mengatur tentang penduduk. Padahal syarat terbentuknya negara adalah adanya penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Tetapi kita baru punya UU tersebut selama 61 tahun. Setelah itu kita buat UU Pelayanan Publik. Untuk apa setelah penduduknya bisa dijelaskan, diidentifikasi dengan baik oleh UU kita buat UU bagaimana melayani si penduduk itu yang sudah kita definisikan. Maka dari itu lahirlah UU Pelayanan Publik.

Hal yang paling penting dalam UU Pelayanan Publik adalah selama ini dari dulu persepsi orang terhadap pelayanan publik itu hanya untuk urusan KTP, Kartu Keluarga, yang bersifat administrasi. Dalam UU ini memiliki keistimewaan karena kita buka bidang pelayanan itu bukan hanya di wilayah administrasi, tetapi juga menyangkut barang dan jasa. Mengapa, selama ini hanya ada dalam tataran wilayah administrasi, karena kenyataannya memang ada kepentingan-kepentingan yang mengambil keuntungan dari birokrasi kita. Tidak ingin pelayanan yang bagus itu terjadi. Misalnya termasuk jasa telekomunikasi, jasa kelistrikan, jasa energi, jasa transportasi dan sebagainya. Dan juga termasuk barang-barang yang digunakan dan dimanfaatkan oleh publik seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Itu masih masuk dalam pelayanan publik.

Bagaimana dengan ruang Lingkup dari UU Pelayanan Publik ini?

Untuk itu dalam UU ini berbagai bidang kita masukkan, hak memperoleh pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, perbankan, pariwisata dan sebagainya yang menyangkut aktivitas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan. Ruang lingkup yang ada memang belum sepenuhnya tercakup. Dari UUD 45 sendiri memang pada dasarnya juga masih kurang. Akhirnya kita tambahkan bidang ini dan itu, sektor-sektor strategis lainnya.

Menurut saya sebenarnya ada 3 katageori UU yang seharusnya sudah dipenuhi negara ini, yang pertama UU tentang penduduk, UU tentang pemerintahan dan negara, yang ketiga UU tentang negara yang melayani penduduk. Karena UU Pelayanan Publik telah rampung maka ke depan kita bisa membuat kualifikasi pelayanan masyarakat itu seperti apa, disertai kualifikasi petugas pelayanan publiknya. Dengan adanyanya kualifikasi tersebut maka akan mendeterminasi pengaturan tentang birokrasi pada UU administrasi pemerintahan. Dengan demikian kita akan mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan menjadi jendela reformasi birokrasi Indonesia.

Bagaimana dengan kesiapan pihak-pihak yang berkaitan dengan aplikasi UU ini, mulai dari pemberi pelayanan, penerima pelayanan, masyarakat, dan pengawas yang nanti akan dibentuk?

Mau tidak mau semua pihak harus siap. Tetapi sejauh yang saya lihat, sekarang para birokrat kita sudah mulai  bersiap membuat suatu simulasi, sosialisasi, bahkan pelatihan-pelatihan, untuk menyesuaikan UU Pelayanan Publik ini, disemua sektor.

Dalam UU ini, kita juga menekankan tentang organisasi. Organisasi yang ada penanggung jawabnya, kita tidak membuat komisi baru, karena disini sudah begitu banyak komisi di pemerintahan. Kita tidak membentuk lembaga baru, kita hanya memfungsikan Kementrian PAN sebagai penanggung jawab dan pembina. Misalnya membuat kebijakan, mengaudit pelaksanakan, dan memberikan laporan kepada DPR kepada Presiden dalam periode tertentu. Disitu akan ada rekaman tentang pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik. Nah dalam melaksanakan tugasnya, Menpan akan berkoordinasi dengan sekjen-sekjen di seluruh instantsi pemerintah, dan ini akan menjadi suatu gerakan koordinasi yang besar. Sehingga dia menjangkau seluruh aspek pemerintahan.

Lalu bagaimana dengan sektor negara, disini juga ada tanggung jawab, yaitu karena Kemeterian PAN ini berada di rumpun kekuasaan eksekutif tidak bisa masuk ke bagian legislatif dan yudikatif maka disitu kita beri tanggung jawab kepada ketua di masing-masing lembaga itu.  Ketua MPR sebagai penanggung jawab di ranah legislatif  dan ketua Mahkamah Agung di ranah yudikatif. Sedangkan di tingkat provinsi yang bertanggung jawab adalah gubernur, begitu pula tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab bupati atau walikota. Sehingga ke depan akan benar-benar ada yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik.

Gambarannya begini, misalnya  kenaikan tarif jalan tol, tidak bisa dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari DPR atau dari rakyat. Dengan begitu masyarakat akan paham, mengapa kenaikan tol bisa terjadi. Yang terjadi selama ini, masih banyak hal-hal mendasar dalam UU yang berkaitan dengan pelayanan publik tidak diimplementasikan secara baik pleh pemerintah, karena tidak memiliki perundangan yang lebih kuat untuk mengaturnya. Misalnya pelayanan publik adalah anak yatim karena tidak ada penanggung jawabnya secara jelas.

Lalu lain lagi dengan permasalahan-permasalahan akses pelayan publik misalnya untuk pariwisata. Bali contohnya, sebagai penghasil devisa  turis terbesar, toilet atau fasilitas umumnya sebagaian rusak, padahal Bali menghasilkan uang dalam sektor pariwisata, tapi akses-akses pelayanan publiknya tidak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu saya meyakinkan dengan adanya UU Pelayanan Publik akan dipakai.

Lalu pengawasannya dalam UU ini akan dilaksanakan oleh lembaga ombdusman. Ombusdman dalam UU tentang Ombusdman tidak mewajibkan adanya Ombusdman daerah, namun dalam UU ini diwajibkan membentuk Ombdusmen daerah. Dia akan mempertegas menambah kewenangan yang ada dalam UU Ombusdman. Masyarakat juga bisa membetuk lembaga pengawas dalam hal pelayanan publik. Ada juga kewenangan dalam Ombusdman dalam soal yudikasi. Apabila terjadi konflik maka ombusdman bisa menangani ganti rugi terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Lali bagaimana dengan Pelayanan Publik di ranah kesehatan?
Ke depan diwajibkan bagi semua pelayanan publik membuat suatu standar pelayanan termasuk ranah kesehatan.  Standar pelayanan yang dibuat berdasarakan, apa yang diberikan, janji soal waktu, ini dibuat bersama wakil dari masyarakat, dibuat dalam maklumat pelayanan. Ranah kesehatan paling dekat dengan masyarakat, sehingga pelayanan publik yang ekselen senantiasa didambakan.

Askes akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pelayanan Publik yang seperti apakah yang harus diupayakan?
Prinsipnya sama, dalam menetapkan standar selain ada pihak-pihak yang telah ditentukan turut berperan, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diupayakan. Pihak yang membayar premi harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Pihak Askes harus membuat maklumat pelayanan yang harus disampaikan pada stake holder, pembayaran premi, serta mitra kerja. Transparansi.

Di Indonesia masyarakat yang membayar Askes itu harus tahu bagaimana perhitungannya. Klaimmnya dipermudah, karena tidak banyak orang percaya dengan klaim asuransi, terleboh di ranah kesehatan yang bisa kita lihat fenomena yang sangat gelap akan bisnis kesehatan. Juga harus dihindari korupsi di bidang kesehatan. Misalnya masalah obat dan sebagainya.

Askes adalah suatu lembaga penyelenggara yang berfungsi melayani publik, dan diharapkan masyarakat yang menyetor premi pada Askes dapat terjamin kesehatannya dengan baik. Harapan kita ke depan mari lebih menyadarkan kita sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat bagaimana peran kita menjadi lebih tinggi lagi supaya masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan semakin puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Askes. Oleh karena itu harus didukung oleh standar pelayanan publik kedepan, yang jelas biayanya, apa persyaratannya, berapa lama waktu penggunaannya, yang disusun secara bersama antara penyelenggara, pengguna pelayanan, sehingga tahu kita semua hak dan kewajiban peserta. Jika masyarakat tahu bagaimana cara memanfaatkan pelayanan kesehatan secara baik, maka imbasnya maka akan meningkat derajat kesehatannya itu sendiri, makin produktif, maka pendapatan negara akan semakin besar, maka akan lebih besar lagi peran Askes dalam pembangunan negara ini. []

Published in: on February 11, 2010 at 6:44 am  Leave a Comment  
Tags: , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://deeshampoqu.wordpress.com/2010/02/11/ir-sayuti-asyathri-ketua-pamja-uu-pelayanan-publik-pelayanan-kesehatan-paling-dekat-masyarakat/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: